cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
jurnalius
Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Published by Universitas Mataram
ISSN : 23033827     EISSN : 2477815X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan" : 15 Documents clear
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xiv/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dessy Artina
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.753

Abstract

Proporsi perempuan sangat sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam bangku legislatif dapat dikatakan salah satu manifestasi persoalan hukum terkait diskriminasi hak asasi manusia bagi gender perempuan. Persoalan ketimpangan gender tercemin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia, khususnya dalam Dewan Perwakilan Daerah. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018 terhadap keterwakilan perempuan di dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan dari berbagai referensi dan dokumen. Hasil penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XIV/2018 terkait pelarangan pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menjadi pemicu bagi perempuan untuk ikut andil sabagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, dapat menyebabkan peningkatan peluang bagi perempuan untuk duduk di jabatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan Dan Akuntabilitas (Studi Pada Yayasan Kemanusiaan Di Aceh) T Musahiddinsyah; Sanusi Sanusi; Teuku Ahmad Yani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.681

Abstract

Pelaksanaan pengelolaan yayasan bertumpu pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan upaya mencegah penyalahgunaan lembaga yayasan. Di Aceh terdapat sejumlah yayasan yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan, dibidang sosial dan pendidikan. Namun, pada kenyataaan tidak semuanya telah secara penuh menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana yang diatur dalam Alinea ke 4 (empat) Penjelasan Umum UU Yayasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab perdata yayasan apabila tidak melaksanakan secara penuh asas keterbukaan dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan merupakan tanggung jawab yayasan sebagaimana yang diatur dalam UU Yayasan dan Anggaran Dasarnya. Ketika prinsip tersebut tidak dilaksanakan oleh organ yayasan, maka hal itu dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan lalai dalam melaksanakan tugas. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yayasan dapat diajukan ke pengadilan untuk permintaan pemeriksaan.
Eksistensi Pancasila Dalam Menghadapi Ancaman Kebhinekaan Luh Nila Winarni
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.749

Abstract

Kebhinekaan masyarakat Indonesia merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Saat ini kebhinekaan tersebut menghadapi ancaman dari paparan radikalisme. Media sosial digunakan untuk ujaran kebenciaan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Aksi terorisme dilakukan berdasarkan kebencian terhadap umat agama tertentu. Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa harus menjadi dasar dalam berbagai kebijakan negara guna mengatasi paparan radikalisme tersebut. Oleh karena itu maka penelitian ini akan membahas dua permasalahan yakni paparan radikalisme terhadap kebhinekaan di Indonesia dan keberadaan Pancasila dalam menghadapi ancaman tersebut. Kesimpulan tulisan ini adalah: Pertama; bahwa radikalisme yang berkembang di Indonesia terutama didasarkan atas latar belakang agama. Bahkan radikalisme tersebut direalisasikan dalam berbagai aksi terorisme. Faham radikalisme tersebut terutama ditanamkan pada generasi muda pada rentang usia 17-24 tahun. Kedua; sebagai upaya penanggulangan radikalisme berbasis Pancasila maka harus dilaksanakan penanggulangan yang berbasis pendekatan edukasi. Re-internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan sejak pendidikan pra-sekolah oleh keluarga.
Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Pery Rehendra Sucipta; Irwandi Syahputra; Roni Sahindra
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.752

Abstract

Perkara Putusan Nomor 430/Pid.B/2016/PN Tpg tentang kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan kota tanjungpinang, berdasarkan kasus tersebut Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berjenis Subsidair  dengan pasal 359 Jo Pasal 361 KUHP. penerapan asas hukum lex specialis derogat legi generali dan perintah Pasal 63 ayat (2) KUHP tidak dilaksanakan oleh penegak hukum tersebut. Adapun tujuan dan manfaat dari karya tulis ini secara praktis adalah sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi praktisi hukum, terutama jaksa penuntut umum untuk mendalami penggunaan lex specialis derogat legi generalis dalam bidang tindak pidana pelayaran. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan  menggunakan Pendekatan kasus (case approach) Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan penerapan hukum pidana dalam putusan No. 430/pid.B/2016/Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang tidak tepat. Kasus kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan Kota Tanjungpinang tidak mendahulukan undang-undang Pelayaran sebagai asas preferensi dalam hukum di bidang pelayaran. Saran penulis terhadap permasalahan yang diteliti adalah Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya harus memperhatikan asas yang berlaku dan beberapa teknik dalam merumuskan surat dakwaan serta dalam menjunjung asas tegaknya hukum demi mencapai kepastian hukum maka sebaiknya perlu adanya kesepahaman bagi penegak hukum.
Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap Sri Rahmayani; Sanusi Sanusi; Teuku Abdurrahman
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.679

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan minuta akta yang dilakukan oleh notaris secara sepihak tanpa sepengetahuan salah satu penghadap; metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa kasus yang menjerat notaris kedalam pengadilan, baik ranah perdata maupun pidana, yaitu putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.42/PDT.G/2013/PN.PBR, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.606/PDT/2017/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1003 K/PID/2015, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010, dalam putusan-putusan tersebut menyatakan bahwa masih ada notaris yang kurang hati-hati dalam melahirkan sebuah akta. Akibatnya, salah satu pihak mengalami kerugian dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja bersama-sama dengan pihak/penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi klien ataupun penghadap yang sengaja datang ke hadapan notaris untuk meminta bantuan dalam melakukan perbuatan hukum. Praktik demikian  tidak hanya melanggar sumpah jabatan notaris, tetapi bahkan bisa dikategorikan notaris tidak beriktikad baik, yang secara sengaja membuat akta palsu, yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.
Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang Endang Dyah Ayu Pitaloka
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.718

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian yang terus menerus terjadi. Permasalahan tersebut tidak sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, yang bertujuan untuk menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara dan juga ingin mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sekaligus mensejahterakan para petani terutama yang lemah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis serta pendekatan teknologi informasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak dapat berdiri sendiri karena sangat bergantung pada dukungan peraturan di bidang penataan ruang. Disimpulkan juga bahwa implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia yang dimuat dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang masih sangat rendah dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhinya terutama faktor politik penguasa daerah yang kurang peduli dengan kebijakan ini.
The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice Oksidelfa Yanto Yanto; Yoyon M Darusman; Ichwani Siti Utami; Nurdiyana Nurdiyana
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.694

Abstract

This research purposes to recognize the crime of corruption that occurs can injure the justice of society, then also want to know the lightness of the judge's decision in corruption and its implications for a sense of justice. The research method that I use in this paper is a normative juridical research method by multiplying data sources through documentation research on secondary data. The results of the study show that corruption can harm the justice of society, this is because the perpetrators of corruption have taken people's rights against the law, the perpetrators of corruption hamper the progress of the nation, corruptors corrupt democracy and afflict the people. The lightness of judges' decisions in corruption cases has implications for people's sense of justice. This is because the judge's decision is the crown and the culmination of the reflection of the values of justice, essential truth and human rights. The judge is the spearhead of justice for society.”
Muslim Food Consumer Protection Through The Regulation Of Halal Labels In Indonesia Yuyut Prayuti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.716

Abstract

The label is a tool to convey information about the products listed on the packaging. In addition to providing information about the product name, the label also provides information on the list of ingredients contained in the product, net weight, durability, value or usefulness of the product as well as information about halal. Objection is the main parameter in the product selection process. This provision makes limitations on food products to enter the Muslim market. This study aims to find out how is the form of legal protection for Muslim food consumers according to the applicable law in Indonesia and Muslim food consumer legal remedies if they feel disadvantaged due to violations of the halal label rules in Indonesia. This research is a Normative Law research through library research. Meanwhile, the normative juridical approach is used. Methods of approach through legislation (Statute Approach) and data sources through the technique of documentation and data analysis through qualitative descriptive. This article concludes that the form of legal protection for Muslim consumers was regulated through the Consumer Protection Act (UUPK) and other laws. Legal efforts by consumers through dispute resolution outside the court and within the court and through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).
Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara Asiyah Jamilah; Hari Sutra Disemadi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.726

Abstract

Permasalahan overcrowding penjara kian meningkat tiap tahunnya dan hampir terjadi di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Salahsatu upaya untuk menanggulangi overcrowding tersebut adalah menggunakan alternatif pidana penjara yaitu pidana kerja sosial. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif yang tepat untuk menanggulangi overcrowding penjara. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil dari penelitian ini adalah pidana kerja sosial diharapkan dapat menghindarkan atau setidaknya memperkecil dampak negatif dari upaya masif pemenjaraan dan dapat menjadi salahsatu alternatif yang tepat untuk menanggulangi overcrowding yang terjadi di Indonesia.
Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum Teguh Tresna Puja Asmara; Tarsisius Murwadji; Bambang Daru Nugroho
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.712

Abstract

Koperasi merupakan salah satu bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.Dewasa ini, koperasi mengalami beberapa permasalahan, salah satunya terkait modal koperasi yang terbatas dalam mengembangkan usahanya. Guna mengatasi masalah tersebut, koperasi melakukan kerja samasalah satunya dengan perbankan dalam bentuk kredit.Pemberian pinjaman kredit dari perbankantersebut dalam pelaksanaannya dapat mengalami kedit macet, sehingga koperasi harus bertanggungjawab dan apabila harta koperasi tidak mencukupi maka pemilik koperasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab pemilik koperasi dalam hal terjadi kredit macet dapat sampai harta pribadinya, apabila harta koperasi sudah tidak mencukupi untuk membayar kredit. Namun terdapat ketidakjelasan siapa pemilik koperasi,anggota koperasi yang disebut sebagai pemilik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pemilik. Syarat kepemilikan ditinjau dari teori kepastian hukum terbagi ke dalam tiga bentuk yaitukewajiban atau tanggung jawab pemilik, hak-hak pemilik, dan bukti kepemilikan.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue